NasDem Usung Anies atau Ganjar di Pilpres 2024

Tinggal menunggu hitungan jam, Partai NasDem bakal mengumumkan tiga nama kandidat calon presiden (Capres) yang telah dihimpun dari usulan setiap Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari 34 Provinsi pada rapat kerja nasional (rakernas) 2022.

Sederet tokoh baik internal partai maupun eksternal telah diusulkan untuk kemudian diumumkan sebagai tiga kandidat sebagai Capres dari partai besutan Surya Paloh, pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti.

 Tercatat nama besar yang sudah malang melintang dengan elektabilitas cukup tinggi turut diusulkan. Adapun sorotan pemilik usulan tertinggi dari DPW jatuh pada; Gubernur DKI Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Sementara untuk nama yang tak ada diusulkan meski memiliki nama yang cukup mumpuni dari sejumlah survei, yaitu Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Lantas bagaimana dampak skema politiknya bagi NasDem?

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai, tidak masuknya nama Prabowo Subianto dan AHY dari usulan DPW sudah menjadi pilihan realistis yang tepat bagi partai tersebut.

"Tidak masuk (Prabowo dan AHY dalam Capres Rakernas), sudah benar realistis," ujar Hanta usai pemaparan strategi pemilu dalam sidang komisi Rakernas di JCC, Senayan Jakarta Pusat, Kamis (16/6).

Hanta yang sudah memaparkan bagaimana gambaran peta politik pada Pemilu maupun Pilpres 2024 kepada para kader NasDem itu, menilai jika alasan tidak diusulkan dua nama tersebut karena baik Prabowo maupin AHY merupakan figur ketum partai yang sudah melekat identitas partainya masing-masing.

"Karena dia udah punya partai, NasDem realistis ngapain ngambil figur yang terasosiasi kuat ketum partainya. Jadi faktor Prabowo Ketum partai, kedua AHY juga ketum partai itu yang saya baca," tuturnya.

Sedangkan untuk nama Anies maupun Ganjar yang juga mendapatkan usulan terbanyak dari DPW, adalah figur yang tepat sebagai nama baru yang bisa jadi opsi sebagai tiga kandidat capres yang seharusnya diusulkan NasDem nantinya.

"Kedua NasDem baca dari kekuatan elektabilitas Anies dan Ganjar lebih prospektif. Karena figur baru dan mereka bukan ketum, kalau Prabowo figur lama. Meski tentu masih punya basis masih cukup kuat tapi beliau Ketum Gerindra," tuturnya.

Untungnya NasDem Bila Usung Anies atau Ganjar

Lebih jauh, Hanta menggambarkan keuntungan jika Partai NasDem nantinya mengusung Anies Baswedan saat Pilpres 2024 adalah faktor elektabilitas Anies yang cukup tinggi, dibarengi dengan posisinya sebagai nonpartai bisa menguntung NasDem.

"Justru yang nonpartai itu yang elektabilitasnya tinggi akan menguntungkan NasDem," ujarnya.

Pasalnya, dengan NasDem di bawah komando Surya Paloh menjatuhkan pilihannya ke Anies Baswedan, kemungkinan besar akan mendongkrak elektabilitas. Terlebih sosok yang belum terobsesi kuat ke salah satu parpol.

Menurutnya, faktor tersebut harus bisa menjadi bahan pertimbangan Partai NasDem. Terlebih sosok Anies yang memang kerap kali dianggap dekat dengan partai tersebut.

"Jadi NasDem yang harus dipikirkan satu peluang menang dari Capres yang elektabilitasnya tinggi. Kedua cari Capres yang bisa menyumbang suara secara elektoral yang belum terobsesi ke partai lain," ujarnya.

"Kalau Anies, sementara Anies karena belum punya warna jaket. Itu Lebih bisa diandalkan memberi dampak dari sisi efek elektoralnya," tambahnya.

Sementara untuk sosok Ganjar, lanjut Hanta, juga berpeluang memberikan elektabilitas bagi NasDem. Asalkan Gubernur Jawa Tengah itu tak diusung oleh PDIP.

"Kalau Ganjar kan belum tahu, kalau misal tidak diusung oleh PDIP sama saja. Mendukung Ganjar bisa memberikan dampak kuat ke NasDem kalau dia tidak didukung oleh PDIP," tuturnya.

Walaupun, Hanta menilai kedua pilihan nama itu masih bersaing ketat untuk perolehan elektabilitas berdasarkan survei-survei yang ada. Sehingga baik Anies maupun Ganjar memiliki kans baik untuk NasDem jika diusulkan sebagai kandidat capres.

"Sekarang surveinya kompetitif baik Anies maupun Ganjar, tergantung nanti tinggal perhitungkan itu aja. Saya menduga Capres keluar tiga, Anies, Ganjar dan satunya lagi tinggal nunggu besok (saat diumumkan Surya Paloh)," sebutnya.

"Nanti kalau survei enggak berubah setelah tiga kan jadi satu. Nah satu (Capres)nya saya prediksi antara Anies dan Ganjar dan NasDem paling rasional," sambungnya.

Surya Paloh Berpeluang Jadi King Maker

Hanta menilai skema yang dilakukan Partai NasDem akan memberikan dampak besar, yang mana Surya Paloh tidak mencalonkan sebagai capres.

"NasDem bagusnya di situ, orang kebiasaan ketum yang jadi capres dan NasDem ketumnya gamau jadi capres. NasDem membuka peluang dan besok diumumkan," tutur Hanta.

"Partai nasDem dan itu partai pertama yang mengumumkan secara resmi meskipun baru tiga nama. Itu menarik dan patut diapresiasi, bisa diikuti partai lain," sambungnya.

Lebih lanjut, Hanta Yuda menyampaikan, dampak baik yang akan dirasakan dengan skema tersebut yakni, Surya Paloh akan menjadi king maker dan NasDem akan menjadi poros koalisi di pemilu 2024.

Apalagi nama-nama yang diusulkan oleh DPW mayoritas sosok yang kuat dengan elektabilitas tinggi.

"Saya kira NasDem berpotensi Pak Surya sebagai king maker dan NasDem menjadi poros nanti koalisi. NasDem ajak Gerindra sudah bisa ajak PKB udah bisa. Tapi kalau Demokrat atau PKS harus tiga partai," ujarnya.

Rakernas NasDem Usung Tiga Nama Kandidat Capres

Partai NasDem gelar Rapat Kerja Nasional (rakernas) pada 15-17 Juni 2022 untuk menghasilkan tiga nama potensial yang akan diusung menjadi capres serta menarik partai lain untuk berkoalisi di 2024 nanti.

Pada Rakernas hari kedua, yang mana 34 DPW Partai NasDem diberikan kesempatan untuk mengusulkan nama-nama yang nantinya berhak diusung oleh Partai NasDem sebagai capres.

Dari usulan tersebut tercatat nama Anies Baswedan mendapat suara terbanyak dengan mengantongi 32 DPW yang mengusulkan untuk menjadi capres. Disusul Ganjar Pranowo sebanyak 29 DPW.

Nantinya, Ketua Umum Surya Paloh akan mengumumkan secara resmi tiga nama capres dari nama-nama usulan DPW untuk nantinya diusung oleh Partai NasDem.

"Tiga nama itu nanti akan disampaikan kepada Ketua Umum. Dan Ketua Umum akan membacakan di dalam rapat pleno internal Nasdem pada besok malam," kata Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerard Plate, di JCC, Jakarta, Kamis (16/6).

Anies atau Ganjar Teratas Jadi Usulan DPW NasDem

Sebelumnya Sejumlah nama figur direkomendasikan 34 DPW Partai NasDem untuk diusung sebagai Capres di Pilpres 2024. Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mendominasi rekomendasi yang dibacakan 34 DPW Partai NasDem dalam Rakernas NasDem di JCC, Kamis (16/6).

Ketum NasDem, Surya Paloh mengatakan dari sekian banyak nama rekomendasi NasDem daerah akan disaring hingga keluar tiga nama yang akan diberikan kepadanya.

"Saya yakin dan percaya kita masih memiliki calon terbaik dari yang baik, dari beberapa nama akan berproses menjadi 3 nama yg akan mendapat rekomendasi dan diajukan kepada saya sebagai pucuk pimpinan partai ini," kata Surya Paloh, dalam sambutan Rakernas di Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (15/6).

1. Anies Baswedan

Gubernur DKI Anies Baswedan mendapat rekomendasi dari 32 DPW NasDem, kecuali DPW NasDem Papua Barat dan DPW NasDem Kalimantan Timur.

2. Ganjar Pranowo

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mendapat rekomendasi dari 29 DPW NasDem, kecuali DPW NasDem Kalimantan Timur, DPW NasDem Banten, DPW NasDem Kalimantan Selatan, DPW NasDem Maluku Utara dan DPW NasDem DKI Jakarta.

3. Andika Perkasa

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mendapat rekomendasi dari 13 DPW NasDem.

Berikut daftar kandidat yang diusung DPW Partai NasDem:

1. DPW NasDem Papua: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Mathius Awoitauw

2. DPW NasDem Sulawesi Tengah: Lestari Moerdijat, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo

3. DPW NasDem Nusa Tenggara Timur: Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Dudung Abdurachman, Viktor Laiskodat

4. DPW NasDem Sumatera Utara: Siswono Yudo Husodo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Erick Thohir

5. DPW NasDem Kalimantan Barat: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Khofifah Indar Parawansa

6. DPW NasDem Sulawesi Tenggara: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Prananda Surya Paloh, Syahrul Yasin Limpo

7. DPW NasDem Sumatera Selatan: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Herman Deru, Erick Thohir, Rachmat Gobel

8. DPW NasDem Papua Barat: Ganjar Pranowo, Syahrul Yasin Limpo, Prananda Surya Paloh, Mathius Awoitauw

9. DPW NasDem Jawa Timur: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Khofifah Indar Parawansa, Rachmat Gobel

10. DPW NasDem Kalimantan Timur: Prananda Surya Paloh, Isran Noor

11. DPW NasDem Nusa Tenggara Barat: Tuan Guru Bajang, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo

12. DPW NasDem Kepulauan Riau: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ahmad Sahroni, Lestari Moerdijat, Erick Thohir

13. DPW NasDem Maluku: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo

14. DPW NasDem Daerah Istimewa Yogyakarta: Andika Perkasa, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel

15. DPW NasDem Sulawesi Selatan: Ahmad Ali, Syahrul Yasin Limpo, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel

16. DPW NasDem Banten: Anies Baswedan, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Andika Perkasa, Wahidin Halim

17. DPW NasDem Jawa Tengah: Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Anies Baswedan, Erick Thohir, Lestari Moerdijat

18. DPW NasDem Gorontalo: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Erick Thohir, Andika Perkasa

19. DPW NasDem Aceh: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Erick Thohir, Sofyan Kalio

20. DPW NasDem Kalimantan Utara: Anies Baswedan, Syahrul Yasin Limpo, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Khofifah Indar Parawansa

21. DPW NasDem Sumatera Barat: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni

22. DPW NasDem Kalimantan Tengah: Surya Paloh, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, Andika Perkasa

23. DPW NasDem Lampung: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Lestari Moerdijat, Rachmat Gobel

24. DPW NasDem Kalimantan Selatan: Anies Baswedan, Khofifah Indar Parawansa, Andika Perkasa

25. DPW NasDem Jambi: Anies Baswedan, Rachmat Gobel, Syarif Fasha, Ganjar Pranowo, Erick Thohir

26. DPW NasDem Sulawesi Barat: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Andika Perkasa, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo

27. DPW NasDem Bangka Belitung: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Ridwan Kamil

28. DPW NasDem Maluku Utara: Anies Baswedan, Ahmad Ali, Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel

29. DPW NasDem Riau: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, Andika Perkasa, Siti Nurbaya Bakar

30. DPW NasDem Bali: Ganjar Pranowo, Rachmat Gobel, Dudung Abdurachman, Anies Baswedan

31. DPW NasDem Bengkulu: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Ahmad Sahroni, Lestari Moerdijat

32. DPW NasDem DKI Jakarta: Anies Baswedan, Ahmad Sahroni, Lestari Moerdijat

33. DPW NasDem Sulawesi Utara: Prananda Surya Paloh, Rachmat Gobel, Syahrul Yasin Limpo, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Anies Baswedan. Cawapres: Isran Noor

34. DPW NasDem Jawa Barat: Anies Baswedan, Andika Perkasa, Ganjar Pranowo, Erick Thohir.

sumber- https://www.merdeka.com/politik/hitung-hitungan-jika-nasdem-usung-anies-atau-ganjar-di-pilpres-2024.html

Polda Metro Selidiki Konvoi 'Kebangkitan Khilafah' di Jaktim

Jakarta - Konvoi pemotor dengan membawa atribut berupa poster hingga bendera bertulisan 'Khilafatul Muslimin' terjadi di Cawang, Jakarta Timur. Polisi bakal menyelidiki pengendara motor (pemotor) yang terlibat dalam konvoi tersebut.

"Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami video tersebut karena kita sudah mendapat data itu terjadi di daerah Jakarta Timur. Kami akan mencari data dulu terhadap pengendara-pengendara yang nampak di dalam video viral tersebut," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin (30/5/2022).

Peristiwa konvoi 'Khilafatul Muslimin' itu viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu (29/5) pukul 09.14 WIB.

Zulpan mengatakan tindakan konvoi tersebut tidak dibenarkan. Dia mengacu pada aturan hukum di Indonesia yang tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara.


"Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah," katanya.

Menurut Zulpan, usai identitas para pemotor terlibat konvoi itu telah diketahui, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan.

"Tentunya kita akan memanggil mereka kemudian juga akan menanyakan maksud dan tujuan," tutur Zulpan.

Dia menambahkan pihaknya akan mengedepankan edukasi kepada para pemotor yang terlibat konvoi khilafah itu ketimbang memberikan sanksi.

"Kita dalam hal ini akan memberikan edukasi terhadap mereka agar tidak menyimpang seperti ini," ujar Zulpan.

Viral di Medsos
Sebuah video sebelumnya memuat aksi konvoi puluhan motor viral di media sosial. Yang menarik perhatian, konvoi motor itu membawa atribut berupa poster hingga bendera bertulisan 'Khilafatul Muslimin'.

Konvoi 'Khilafatul Muslimin' ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur, pada Minggu (29/5) jam 09.14 WIB. Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau.

Para pemotor itu nampak membawa bendera berbahasa Arab berukuran besar. Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi.

"Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah," tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor.

"Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah," bunyi poster lainnya.

Link sumber;

https://news.detik.com/berita/d-6102565/polda-metro-selidiki-konvoi-kebangkitan-khilafah-di-jaktim

 

Pajak Aset Kripto Diberlakukan, Ini Tanggapan Asosiasi dan Pelaku Usaha

 

Bitcoin- Bayar Pajak?

Jakarta, Aturan mengenai pemberlakuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto resmi dikeluarkan oleh Pemerintah. Ketentuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68 Tahun 2022, di mana aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa tarif pajak yang akan dikenakan yakni 1% dari tarif PPN dikali dari nilai transaksi aset kripto, dan untuk investor kripto juga akan dikenakan PPh final dari penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan aset kripto dengan besaran 0,1% yang sudah mulai diberlakukan per tanggal 1 Mei 2022.

Namun, ternyata pemberlakuan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto yang diatur pada PMK 68 Tahun 2022 masih menjadi perdebatan banyak pihak, terutama bagi para pelaku usaha.

“Kami mengapresiasi dan akan mendukung Pemerintah dalam membuat dan menetapkan peraturan perpajakan terhadap Aset Kripto, artinya Industri Aset Kripto saat ini menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh Pemerintah karena memiliki potensi yang besar untuk dapat menyumbang pada pendapatan Negara, namun yang menjadi concern kami saat ini ialah tarif pajak PPh dan PPN yang harus diperkuat dasar hukumnya dan juga memperhatikan kemampuan dalam mempertahankan daya saing pelaku usaha dalam negeri,” ujar Asih Karnengsih selaku Chairwoman Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI).

Waktu pemberlakuan pajak aset kripto dinilai terlalu cepat mengingat calon pedagang fisik aset kripto harus mempersiapkan proses teknis pemotongan pajak kemudian melakukan sosialisasi kepada pelanggan aset kripto (traders/investor) yang akan menjadi pembayar pajak.

Pengenaan tarif pajak aset kripto juga harus lebih diperjelas karena belum terdapat dasar peraturan yang jelas atas pengenaan tarif PPN pada jenis barang Komoditi Berjangka dengan klasifikasi Aset tidak berwujud seperti Aset Kripto, sehingga tidak dapat diperlakukan sama dengan komoditas berjangka lainnya.

Kemudian untuk tarif PPh secara khusus pada Komoditas Berjangka sebesar 2,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa (“PP 17/2009”), yang pada pokoknya harus dijadikan pertimbangan dalam pengenaan tarif PPh Aset Kripto telah dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 (PP 31/2011), dan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang sudah diperbaiki dan/atau diperbaharui mengenai tarif PPh secara khusus pada Komoditas Berjangka.

"Di sisi lain, tarif pajak yang dikenakan dapat mengurangi daya kompetitif bagi pelaku usaha dalam negeri, sehingga dikhawatirkan calon pelanggan dalam negeri akan berpaling dan memilih bertransaksi menggunakan pedagang fisik aset kripto luar negeri (menyebabkan capital outflow) yang tidak diawasi oleh Bappebti yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan industri aset kripto domestik," lanjut ABI.

Kemudian untuk tarif PPh secara khusus pada Komoditas Berjangka sebesar 2,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa (“PP 17/2009”), yang pada pokoknya harus dijadikan pertimbangan dalam pengenaan tarif PPh Aset Kripto telah dicabut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 (“PP 31/2011”), dan sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang sudah diperbaiki dan/atau diperbaharui mengenai tarif PPh secara khusus pada Komoditas Berjangka.

"Di sisi lain, tarif pajak yang dikenakan dapat mengurangi daya kompetitif bagi pelaku usaha dalam negeri, sehingga dikhawatirkan calon pelanggan dalam negeri akan berpaling dan memilih bertransaksi menggunakan pedagang fisik aset kripto luar negeri (menyebabkan capital outflow) yang tidak diawasi oleh Bappebti yang dapat berdampak terhadap pertumbuhan industri aset kripto domestik, khususnya terhadap pelaku usaha yang sudah terdaftar dan patuh terhadap peraturan Bappebti," lanjut ABI.

Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah ekosistem aset kripto yang juga sedang dibangun oleh pemerintah, mencakup bursa berjangka, lembaga kliring dan depository yang berarti akan ada additional fees yang tidak dikenakan pada pedagang fisik aset kripto luar negeri.

“Mengesampingkan kendala teknis di lapangan, kami selaku exchanger tentunya sangat mengapresiasi langkah pemerintah untuk melakukan pengenaan pajak pada transaksi aset digital. Semoga ke depannya diiringi dengan kemudahan bagi kami dalam mengembangkan ekosistem ini, Upbit Indonesia berkomitmen untuk selalu patuh pada peraturan pemerintah,” ungkap Resna Raniadi, VP of Operations Upbit Indonesia.

 

Link Sumber;

https://www.beritasatu.com/ekonomi/933497/pajak-aset-kripto-diberlakukan-ini-tanggapan-asosiasi-dan-pelaku-usaha