Karakter kritis Rizal Ramli sebagai pengamat rupanya sudah mendarah daging menyatukan di dalam tubuh dan pikirannya. Buktinya, meskipun sudah menjadi bagian dari pemerintah, sebagai Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, ia masih saja terus mengritik dengan pedas kebijakan pemerintah! Baru saja dilantik Presiden Jokowi sebagai Menko Kemaritiman, dalam hitungan jam, ia sudah mengritik Presiden Jokowi yang memberi nama jabatan yang disandangnya itu, yaitu “Menko Kemaritiman”.
Menurutnya, nomenklatur yang ditentukan Jokowi itu keliru, tidak cocok dengan kondisi negara Indonesia, yang benar seharusnya adalah nama “Menko Maritim dan Sumber Daya”. "Sebetulnya istilah yang lebih cocok bukan ‘Maritim,’ tetapi ‘Menko Maritim dan Sumber Daya’, karena di bawahnya ada ESDM dan Maritim Perikanan, Pariwisata dan Perumahan," kata Rizal di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/8/2015), seusai dilantik Presiden Jokowi.
Menurut Rizal nama tersebut juga sesuai dengan kondisi Indonesia yang untuk saat ini sangat kaya akan sumber daya alam dan juga yang tidak kalah penting sumber daya manusia yang masuk dalam kategori usia-usia produktif (liputan6.com). Besoknya, 13 Agustus, Rizal Ramli melancarkan kritik pedasnya yang kedua kepada kebijakan pemerintah. Kali ini menyangkut rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli 30 unit Airbus A350. Dia minta rencana pembelian pesawat-pesawat itu agar segera dibatalkan. Menteri BUMN Rini Soemarno yang mendengar pernyataan Rizal Ramli itu terpancing emosinya.
Dia mengatakan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham. Secara tak langsung, melalui media, Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah menegur Rizal, dan secara langsung Presiden Jokowi juga sudah menegur Rizal. Tapi, bukannya bertobat, Rizal Ramli malah semakin berani melancarkan kritikannya kepada pemerintah. Kali ini, kritikannya itu langsung ditujukan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahkan, secara tak langsung kepada Presiden Jokowi! Yaitu mengenai program jangka panjang pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt Presiden Jokowi dan JK. Menurutnya program pemerintah itu salah, tidak masuk akal, karena membuat target yang terlalu tinggi sehingga sangat sulit untuk terlaksana, oleh karena itu harus dievaluasi ulang, alias dibatalkan! Rizal juga mengatakan program itu sebenarnya merupakan program ambisius JK saat dia menjadi Wakil Presidennya Presiden SBY.
Saat itu di pemerintahan periode SBY itu, ambisi JK itu tak kesampaian, maka itu diteruskan di masa pemerintahan sekarang. "Saya akan minta Menteri ESDM dan DEN (Dewan Energi Nasional) untuk lakukan evaluasi ulang, mana yang betul-betul masuk akal. Jangan kasih target terlalu tinggi, tetapi capainya susah. Ini supaya kita realistis," ujar Rizal, Kamis (13/8/2015). Padahal program tersebut merupakan program jangka panjang dan andalannya Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Atas perintah Jokowi pula, maka Menteri ESDM dan DEN mulai menjalankan proyek tersebut. Atas kelakuan Rizal Ramli itu JK pun bereaksi cepat. Katanya, Rizal seharusnya memahami dulu persoalan yang ada sebelum ia menyampaikan kritik. "Tentu sebagai menteri, harus pelajari dulu sebelum berkomentar. Memang tidak masuk akal, tetapi menteri harus banyak akalnya. Kalau kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kalau mau 50.000 Megawatt pun bisa dibuat," kata Kalla di Kompleks Parlemen Jakarta, Selasa (18/8/2015). Mendapat respon dari JK seperti ini, Rizal bukannya menahan diri, melakukan introspeksi diri, sadar dan tahu diri bahwa dia sekarang bukan pengamat lagi, bahwa dia sekarang sudah merupakan bagian dari pemerintah dan dia adalah bawahannya Wapres JK, ia malah bersuara lebih lantang lagi, menganggap JK yang tidak paham persoalan, dan menantangnya untuk melakukan perdebatan terbuka dengannya! Bukan dia sebagai bawahan yang datang kepada JK, tetapi JK yang “disuruh” datang kepadanya untuk berdebat di saksikan masyarakat. "Kalau mau paham, minta Pak Jusuf Kalla ketemu saya, kita diskusi di depan umum," ucap Rizal di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (18/8/2015). Selain bersikap menentang Wakil Presiden JK, sesungguhnya Rizal juga menentang bahkan merendahkan Presiden Jokowi, karena ia menuduh program tersebut sebenarnya merupakan program ambisius JK yang tak kesampaian ketika ia menjabat sebagai Wakil Presiden di masa pemerintahan periode pertama Presiden SBY. Padahal, program pembangunan pambangkit listrik itu merupakan program kerja jangka panjang pemerintahan Jokowi-JK. Merupakan salah satu proyek andalan Jokowi dalam rangka melaksanakan Nawacita-nya. Bahkan Jokowi sudah meresmikan dimulainya program tersebut pada 4 Mei 2015, di pantai Goa Cemara, Bantul, Yogyakarta. Nantinya, sesuai dengan program tersebut, di wilayah Indonesia yang kekurangan atau bahkan tidak ada listriknya, di lokasi-lokasi tertentu dibangun pusat-pusat pembangkit listrik, sehingga Indonesia terbebas dari pemukiman yang kekurangan atau tidak punya listrik. Apakah Rizal mau menantang Presiden Jokowi juga berdebat tentang program kerja Jokowi ini juga? Di artikel saya sebelumnya tentang kontroversi Rizal Ramli ini (Baru Sehari Jadi Menteri, Rizal Ramli Sudah Memancing Perselisihan), saya sebutkan: “Orang cerdas yang tinggi hati biasanya memandang orang lain bodoh saat orang lain itu tidak bisa menerima gagasan-gagasannya, dan atau melakukan hal sebaliknya dari apa yang digagaskan itu. Semoga saja, Rizal Ramli tidak termasuk orang cerdas yang tipikal seperti itu” Ternyata harapan saya itu tidak terkabul. Rizal Ramli memang seorang pengamat yang cerdas, tetapi sepertinya ia juga seorang yang terlalu tinggi hati, merasa dirinya paling pandai dan paling dibutuhkan. sehingga belum apa-apa sudah berani secara terbuka dan kurang mengenal tata krama menentang program-program kerja Presiden dan Wakil Presiden yang nota bene adalah atasannya. Tentang pernyataannya yang membawa-bawa nama Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pembelian 30 unit pesawat Air Bus A350 oleh PT Garuda Indonesia Tbk, Presiden Jokowi sudah menegurnya, dan menyatakan program itu tetap diteruskan sesuai dengan rencana. Padahal Rizal sudah mengatakan bahwa program rencana penambahan armada Garuda itu suatu kesalahan fatal yang bisa membuat Garuda bangkrut lagi. Jadi, menurutnya, Jokowi melakukan kesalahan fatal itu? Sedangkan mengenai program jangka panjang pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 Megawatt, Jokowi sudah secara tegas menyatakan sendiri bahwa program kerjanya itu tetap harus jalan terus, karena Indonesia memang masih sangat kekurangan pasokan listrik. Jika ada masalah, adalah tugas para menteri terkait (termasuk Menko Kemaritiman) yang harus bekerja keras mencari solusinya. Saking seriusnya Jokowi-JK dengan program ini, mereka berdua dalam beberapa kesempatan bahkan turun tangan sendiri di lapangan untuk mengatasi kendala-kendalanya, seperti masalah pembebasan tanah. Kemudian datanglah Menko yang baru saja dilantik yang bernama Rizal Ramli itu dengan kepongahannya langsung mengecam program itu, meminta Menteri ESDM dan DEN mengevaluasi ulang program itu! Berani-beraninya orang ini, baru dua hari menjadi menteri, begitu saja “menyelonong” meminta program itu dihentikan untuk dievaluasi, padahal itu adalah program kerja Presiden dan Wakil Presiden. Pernyataan Rizal Ramli tentang evaluasi ulang program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dengan alasan targetnya terlalu tinggi, sehingga pemerintah sangat diragukan bisa memenuhinya, juga bisa berdampak pada minat investor asing dan pelaku usaha yang berniat berinvestasi di proyek ini. Mereka bisa terpengaruh, lalu mengurungkan niatnya karena menganggap investasinya di proyek ini punya risiko tinggi karena adanya ketidakmampuan pemerintah tersebut. Oleh karena itu Rizal Ramli memang harus mendapat teguran dan peringatan keras atas ulahnya itu, supaya jangan lagi mengulangi perilaku sok cerdasnya itu. Wapres JK sendiri sudah mengatakan hal itu. Menurut dia, teguran terhadap Rizal merupakan hal penting untuk mengajarkan cara berperilaku baik yang sesuai dengan tata krama pemerintahan. "Bukan hanya itu, (teguran untuk) ngajar bagaimana berperilaku yang baik dan bagaimana mempunyai pikiran yang baik," ucap Kalla. Terkait pernyataan Rizal yang menantangnya berdebat secara terbuka mengenai proyek listrik 35.000 megawatt, JK menilai bahwa sikap yang ditunjukkan Rizal itu tidak etis. Ia memandang tidak wajar jika seorang wapres berdebat terbuka dengan menko yang merupakan bawahannya. Sedangkan pihak Istana menyebut bahwa Presiden Jokowi sudah menegur Rizal melalui sambungan telepon dan meminta tidak mengumbar kritik di hadapan publik. Di sidang paripurna kabinet yang dilangsungkan Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2015, JK mengaku sudah melakukan teguran kerasnya kepada Rizal Ramli itu. Ia mengingatkan Rizal untuk disiplin dan menjunjung etika pemerintahan. Jadi, dalam waktu hanya 6 hari, Rizal Ramli sudah mampu menciptakan kontroversi dan kegaduhan yang cukup hebat di Kabinet Kerja-nya Jokowi yang baru saja dimasuki pada 12 Agustus lalu itu. Dalam tempo singkat itu ia sudah memancing perselihan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno, serta mendapat teguran keras dari Presiden dan Wakil Presiden sampai lebih dari sekali. Semoga saja, kali ini, teguran JK itu mempan dan ada pengaruh positifnya. *****
Selengkapnya : http://www.kompasiana.com/danielht/rizal-ramli-menteri-yang-tinggi-hati_55d48bfdc022bde50f555fc2
http://www.kompasiana.com/danielht/rizal-ramli-menteri-yang-tinggi-hati_55d48bfdc022bde50f555fc2
Tidak ada komentar:
Posting Komentar